KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI ANAK DALAM PENETAPAN DISPENSASI AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH

Abstract

Perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Makassar di tahun 2019 mencapai angka 3101 perkara di
mana 3009 perkara yang diputus kabul dalam persentasenya mencapai 80% didominasi faktor hamil di luar
nikah oleh perempuan. Tingginya angka kehamilan di luar nikah sebagai dalih utama permohonan dispensasi
nikah menjadikan hakim sebagai pelaksana Undang- Undang dituntut untuk dapat bersikap bijaksana dalam
memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Majelis hakim di salah satu penetapan nomor
88/Pdt.P/2019/PA Mks memberikan izin menikah di mana perempuan berumur 15 Tahun dan tengah
mengandung 2 bulan dengan lelaki berumur 22 tahun. Melalui metode dan pendekatan studi kasus serta analisis
kualiatiatif menemukan signifikansi upaya perlindungan hukum dalam pertimbangan majelis hakim berupa
perhatian hak dasar yang bersifat asasi yakni memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan calon anak
yang dikandungnya sehingga dikategorikan mendesak secara hukum, dan jika didudukkan konsepsi
perlindungannya sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak yakni prinsip non diskriminasi, yang terbaik bagi
anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.