KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan
menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dan salah satu cara penyembunyian aset-aset dilakukan
dengan mekanisme pencucian uang. Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia
terdapat di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum
internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti
UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Indonesia
membutuhkan pengaturan yang memilki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki mekanisme khusus
mengenai mekanisme penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
Dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk segera mendorong pembahasan dan pengesahan
Rancangan Undang-Undang perampasan aset.