PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Abstract

Human Trafficking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian di dalam
kehidupan masyarakat, dimana keberadaannya jelas merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur
menjadi suatu kejahatan masyarakat itu sendiri, baik dalam kedudukan orang sebagai obyek sekaligus sebagai
subyek. Data perdagangan orang di Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa
perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan
perempuan dan anak-anak dan kasusnya semakin meningkat tiap tahunnya. Jawa Barat menjadi domisili korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi dengan persentase mencapai 29% dari kasus human
trafficking di Indonesia. Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
TPPO sebagai upaya untuk menanggulangi, mencegah dan melindungi korban dari TPPO, salah satu bentuk
perlindungan hukum bagi korban adalah hak mendapat restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian
yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap atas kerugian
material dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnyaDalam disimpulkan bahwa negara belum
memprioritaskan kepentingan korban, upaya penindakan pun belum mampu memberikan perlindungan bagi
korban tindak pidana perdagangan orang, oleh karenanya pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan tidak
berjalan secara optimal.