TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PESAWAT AIRBUS MILIK PT GARUDA INDONESIA PERSERO TBK

Abstract

Menurut Remmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib
hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangan tergantung pada
paksaan.
1
Tindak pidana korupsi masih menjadi problematika yang sangat serius di Indonesia. Penegakkan
dalam tindak pidana korupsi memiliki berbagai bentuk sanksi yang telah ada dalam hukum pidana materil di
Indonesia. Ada banyak bentuk kesempatan dalam melakukan tindakan korupsi, salah satunya adalah suap dalam
pengadaan pesawat baru dalam instansi PT. Garuda Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan Rolls Royce
kepada mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar melalui perantara Beneficial Owner Connaught
Intenational Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo. Upaya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi ini
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Emir dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan atau
Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Sementara Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf
b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalamUndang-Undang Nomor 20
Tahun 2001.