KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum.
Setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, diakhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, Undangundang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana telah disahkan. Revisi UU KPK ini cukup
menyita perhatian publik. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan
pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan perundangundangan
(statuteapproach) berupa peraturanperundang-undangan.
KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen

berdasarkan Pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawahi oleh lembaga eksekutif. Dewan
Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK (Pasal 21 ayat 1) sehingga
kelembagaannya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga sehingga fungsi check and
balance sangat diragukan dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh
Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual
dan implementasi sangat tergantung pada wajah kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan
(Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10).