TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MENIMBUN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Abstract

Alat kesehatan berupa masker sangat diperlukan sejak mulai merebaknya pandemi covid-19
pada awal tahun 2020. Masker tiba-tiba menjadi komoditas penting yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat sekaligus menimbulkan peluang bisnis bagi kalangan entrepreneur yang
melihat ada potensi keuntungan dalam pengadaan kebutuhan masker bagi masyarakat.
Tulisan ini membahas isu tentang kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan
masyarakat sebagai konsumen dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap penimbun
masker disaat wabah virus covid-19 ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Tulisan ini
berargumen bahwa dalam praktik penegakan hukum terhadap penimbun masker yang
dilakukan oleh kepolisian atas kelangkaan dan harga masker yang tinggi dengan menerapkan
Pasal 29 UU Perdagangan, dianggap keliru dan tidak tepat karena masker tidak termasuk
dalam barang pokok dan penting yang disebutkan secara limitatif dalam Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting. Hakikat dari penerapan kepastian hukum harus diwujudkan terlebih dahulu
sehingga konsep perlindungan hukum bagi konsumen melalui penegakan dimaknai secara
tepat. Sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas
kemanfaatan dan asas keadilan. Ketiga konsep tersebut harus berkesinambungan dalam
mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum.